JANUARI

Peningkatan kompleksitas produk dan layanan sektor keuangan — baik di perbankan, asuransi, maupun pembiayaan — membuka peluang dimanfaatkannya lembaga keuangan untuk praktik pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorism financing).

Frontliner dan marketing merupakan garis pertahanan pertama (first line of defense) dalam mengenali calon nasabah, memahami profilnya, serta mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan.

Training ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman regulasi, standar internasional, tipologi kejahatan, SOP penerapan APU-PPT, kemampuan komunikasi etis, serta simulasi praktis menghadapi nasabah.

Menyalurkan kredit adalah salah satu fungsi dari dunia perbankan dan Lembaga keu-angan non Bank yang masih sangat penting hingga saat ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kredit adalah salah satu penghasil keuntungan bagi dunia Perbankan ataupun Lembaga Keuangan Non Perbankan. Agar dapat mendapatkan keun-tungan dan manfaat yang baik bagi semua pihak maka semua kredit haruslah dianalisa sebelum dapat diberikan kepada calon debitur.

Melakukan analisa kredit bukanlah tugas yang mudah bagi seorang Analis Kredit. Dasar pemahaman teori saja tidaklah cukup. Dibutuhkan teknik pemahaman yang lebih agar dapat melihat hal-hal yang tersembunyi ataupun disembunyikan oleh seorang calon debitur

Sedangkan di sisi lain perkembangan bisnis dari usaha perbankan dan ketatnya kompetisi mendorong suatu analisa dapat dilakukan dengan cepat tanpa menga-baikan Risiko Kredit yang mungkin dapat timbul bagi usaha bank itu sendiri.  Oleh karenanya sangatlah penting untuk dapat mengenali Risiko Kredit lebih mendalam dan luas agar dapat melakukan analisa dengan cepat dan tepat tanpa harus mengor-bankan kepentingan dari perkembangan bisnis.

Underwriting adalah jantung dari operasional perusahaan asuransi. Proses ini menentukan apakah risiko dapat diterima, dengan syarat dan harga (premi) yang tepat, untuk memastikan portofolio risiko perusahaan tetap sehat dan menguntungkan. Keputusan underwriting yang buruk dapat mengarah pada kerugian finansial yang signifikan, sementara proses yang baik adalah kunci untuk mencapai profitabilitas dan solvabilitas jangka panjang.

Training ini dirancang untuk memberikan pemahaman fundamental dan praktis mengenai proses underwriting, mulai dari penerimaan proposal hingga penetapan harga risiko, serta peran kritis underwriter dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

Di tengah pasar yang semakin kompetitif dan dinamis, kualitas bukan lagi sekadar keunggulan tambahan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental. Pelanggan kini memiliki lebih banyak pilihan dan tuntutan yang lebih tinggi terhadap produk dan layanan. Kegagalan dalam memenuhi standar kualitas dapat berdampak fatal, seperti kehilangan kepercayaan pelanggan, menurunnya reputasi, dan hilangnya pangsa pasar. Oleh karena itu, organisasi harus secara proaktif membangun dan memelihara sebuah sistem yang dapat menjamin kualitas secara konsisten.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Sistem Manajemen Mutu (SMM) hadir sebagai kerangka kerja yang sistematis. ISO 9001:2015 adalah standar internasional yang diakui secara global untuk SMM. Standar ini menyediakan panduan bagi organisasi, tanpa memandang ukuran atau industrinya, untuk:

• Meningkatkan efisiensi proses operasional.
• Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berpotensi memengaruhi kualitas.
• Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan secara konsisten memenuhi harapan mereka.
• Menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh organisasi.

Implementasi standar ini bukan hanya untuk mendapatkan sertifikasi, melainkan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.

Implementasi ISO 9001:2015 tidak akan berhasil tanpa pemahaman dan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Seringkali, karyawan hanya mengetahui bahwa perusahaan sedang dalam proses sertifikasi tanpa memahami apa, mengapa, dan bagaimana standar tersebut memengaruhi pekerjaan mereka sehari-hari.

Training pehamanan dan pelaksaan ISO 9001 ini sangat penting untuk:

• Menyatukan pemahaman seluruh tim tentang tujuan SMM dan ISO 9001:2015.
• Menggarisbawahi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam menjaga kualitas.
• Menghilangkan kesalahpahaman dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap standar mutu.
• Menciptakan budaya proaktif di mana setiap karyawan termotivasi untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas.

Melalui Training ini, kita tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan seluruh tim untuk menjadi bagian integral dari perjalanan perusahaan menuju keunggulan operasional.

Dalam lingkungan bisnis global yang kompetitif, optimalisasi arus kas dan manajemen modal kerja adalah kunci keberhasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki rantai pasok (supply chain) yang kompleks. Supply Chain Financing (SCF) sering juga disebut sebagai Trade Finance atau Working Capital Solution adalah serangkaian solusi keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan likuiditas yang tersedia bagi pembeli (buyer) dan pemasok (supplier) di sepanjang rantai pasok.

SCF memungkinkan pemasok untuk mendapatkan pembayaran lebih cepat (memperbaiki arus kas), sementara pembeli dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran (memperbaiki modal kerja), yang pada akhirnya mengurangi risiko operasional dan meningkatkan efisiensi seluruh ekosistem. Training ini sangat penting mengingat sektor keuangan terus berinovasi dalam menawarkan produk SCF, termasuk solusi digital dan berbasis platform, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang dinamis..

Aset adalah komponen penting dalam setiap institusi perusahaan, oleh karenanya harus dikelola dengan baik dan maksimal mulai saat diadakannya sampai dengan akhir masa guna nya.  Setiap pengelola aset harus mengupayakan efektivitas dan efisiensi sehingga harus dipetakan dan dikelompokan identifikasi setiap aset agar dapat diketahui dan diidentifikasi dengan detil posisi aset sehingga pengelola dapat memaksimalkan fungsi aset tersebut.

Microsoft Excel menjadi skill dasar yang menunjang perkembangan karier di segala jenis profesi. Juga menjadi salah satu program yang perlu dikuasai seseorang. Dengan beragam fitur yang dimiliki Microsoft Excel, kamu dapat menyelesaikan pekerjaanmu lebih efektif dan efisien. Di Training ini kamu akan mempelajari cara mengoperasikan Microsoft Excel dengan optimal, mulai dari penggunaan-penggunaan sederhana rumus kalkulasi hingga pengolahan data. Pekerjaanmu akan menjadi lebih produktif dengan memaksimalkan fitur lengkap Microsoft.

Training Best Practice Microsoft Excel Basic to Intermediate ditujukan bagi pemula yang ingin menguasai dasar-dasar Microsoft Excel. Jadikan dirimu mahir Microsoft Excel dengan mengikuti Training ini.

Excel menjadi skill dasar yang menunjang perkembangan karier di segala jenis profesi. Jadikan dirimu mahir Microsoft Excel dengan mengikuti Training secara terstruktur dan intensif melalui Microsoft Excel: From Zero to Professional (Basic & Advanced)

Microsoft Excel menjadi salah satu program yang perlu dikuasai seseorang. Dengan beragam fitur yang dimiliki Microsoft Excel, kamu dapat menyelesaikan pekerjaanmu lebih efektif dan efisien. Di Training ini kamu akan mempelajari cara mengoperasikan Microsoft Excel dengan optimal, mulai dari penggunaan-penggunaan sederhana rumus kalkulasi hingga pengolahan data. Pekerjaanmu akan menjadi lebih produktif dengan memaksimalkan fitur lengkap Microsoft

Microsoft Excel menjadi skill dasar yang menunjang perkembangan karier di segala jenis profesi. Juga menjadi salah satu program yang perlu dikuasai seseorang. Dengan beragam fitur yang dimiliki Microsoft Excel, kamu dapat menyelesaikan pekerjaanmu lebih efektif dan efisien. Di Training ini kamu akan mempelajari cara mengoperasikan Microsoft Excel dengan optimal, mulai dari penggunaan-penggunaan sederhana rumus kalkulasi hingga pengolahan data. Pekerjaanmu akan menjadi lebih produktif dengan memaksimalkan fitur lengkap Microsoft.

Training Best Practice Microsoft Excel Advanced and Professional ditujukan bagi peserta lanjutan atau yang sudah pernah mengikuti atau memahami Ms. Excel Basic. Jadikan dirimu mahir Microsoft Excel dengan mengikuti Training ini.

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang pesat telah mengubah lanskap industri jasa keuangan. Penggunaan TI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan, tetapi juga membawa risiko baru yang kompleks, seperti serangan siber, kebocoran data, dan gangguan operasional. Menyadari hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi ketat untuk memastikan industri jasa keuangan memiliki tata kelola dan manajemen risiko TI yang kuat.

Dua regulasi utama yang menjadi landasan adalah POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Kedua peraturan ini mewajibkan seluruh entitas di bawah pengawasan OJK untuk:

• Menerapkan Tata Kelola TI yang Kuat: Memastikan bahwa penggunaan TI sejalan dengan strategi bisnis dan dikelola secara efektif oleh manajemen.
• Mengelola Risiko TI secara Menyeluruh: Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang terkait dengan TI, mulai dari risiko operasional hingga risiko siber.
• Memastikan Keamanan dan Ketahanan Siber: Memiliki mekanisme perlindungan yang memadai untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem.

Oleh karena itu, audit TI berbasis risiko menjadi instrumen krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini. Audit tradisional yang hanya berfokus pada kepatuhan umum tidak lagi memadai. Audit modern harus mampu mengidentifikasi risiko TI yang paling signifikan dan memberikan rekomendasi strategis untuk memitigasinya.

Training ini dirancang untuk membekali para profesional audit dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat melakukan audit TI secara efektif sesuai dengan tuntutan regulasi OJK. Latar belakang Training ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk:

• Meningkatkan Kompetensi Auditor: Memastikan auditor internal maupun eksternal memahami secara mendalam klausul-klausul krusial dalam POJK No. 11/2022 dan POJK No. 4/2021.
• Mengadopsi Pendekatan Berbasis Risiko: Mengubah paradigma audit dari sekadar pemeriksaan kepatuhan menjadi penilaian strategis yang mengidentifikasi risiko terbesar bagi kelangsungan bisnis.
• Mendukung Kepatuhan Organisasi: Memastikan organisasi memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk memenuhi standar OJK, sehingga terhindar dari sanksi dan kerugian reputasi.
• Membangun Resiliensi Siber: Membekali auditor dengan pemahaman untuk mengevaluasi kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Dengan demikian, Training ini bukan hanya sekadar pemenuhan formalitas, melainkan sebuah investasi strategis untuk memperkuat pertahanan organisasi dari risiko TI, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik di era digital.

Pengaturan BPR pada saat ini semakin mendekati pengaturan Bank karena dipandang BPR masih kurang diatur. Hal itu membawa perubahan yang signifikan  bagi BPR karena skala usaha dan kompleksitasnya yang tidak sama dengan perbankan. Menghadapi tantangan tersebut maka BPR perlu melakukan pembenahan ke dalam terutama dalam bidang penerapan tatakelola yang baik dan manajemen risiko

Tatakelola yang baik (good corporate governance) menyangkut hubungan dewan komisaris dan direksi yang baik sehingga terjadi check and balance, sinergi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam tatakelola ada unsur komitmen, struktur dan proses yang memerlukan pemahaman dan tindak lanjut.

Manajemen risiko, kepatuhan dan audit merupakan pilar-pilar penting dalam kegiatan operasi. Fungsi tersebut mempunyai masalah tersendiri karena penerapannya harus strategic fit terhadap bisnis BPR.

Training ini menjadi pilihan tepat bagi BPR, baik Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan khususnya pejabat di fungsi independen seperti audit, manajemen risiko dan kepatuhan serta pejabat yang berminat.

Pertumbuhan volume usaha BPR yang cukup pesat dalam sepuluh tahun terakhir antara lain didorong oleh semakin luasnya jaringan kantor BPR (Kantor Cabang & Kantor Pelayanan Kas) yang banyak menjangkau wilayah-wilayah yang belum banyak dilayani oleh jaringan Kantor Bank Umum.  Kondisi ini di lain pihak juga mendorong makin tingginya risiko BPR khususnya yang berkaitan dengan risiko operasional dan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, OJK pada tanggal 31 Maret 2015 menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang “Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat” sebagai antisipasi dini terhadap peningkatan risiko usaha BPR tersebut diatas. POJK No. 4/POJK.03/2015 ini telah digantikan dan disempurnakan oleh POJK No. 9/POJK.03/2024. POJK terbaru ini bertujuan untuk memperkuat penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dan mencakup aturan yang lebih komprehensif, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan OJK yang baru.

Kendala Penerapan GCG di BPR

Maksud dan tujuan yang baik dari OJK dalam upaya untuk peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, peraturan dan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi BPR untuk mengimplementasikan Regulasi tentang Penerapan Tata Kelola atau Governance bagi BPR ini secara tepat waktu dan sempurna.  

Realitas bahwa masih ada BPR dengan aset dibawah Rp 10 milyar harus menjadi pemikiran bersama bahwa kalau masih terdapat BPR yang sampai dengan batas waktu sesuai regulasi ternyata masih belum mampu memenuhi secara sempurna kewajiban-kewajibannya, maka seyogyanya tidak serta merta dinilai sebagai suatu pelanggaran dengan dikenai sanksi baik yang bersifat administratif maupun sanksi denda yang sangat memberatkan.

Walaupun disadari dan dirasakan tentang betapa beratnya tantangan bagi manajemen BPR dalam memenuhi regulasi tentang tata kelola ini, fakta bahwa BPR yang dicabut izin usahanya karena terkait masalah Fraud menunjukkan besarnya perhatian OJK sebagai Pengawas dan sekaligus Regulator untuk mengamankan kepentingan seluruh Stakeholders termasuk dalam hal ini kepentingan Pemegang Saham BPR.

Secara umum, regulasi tentang tata kelola BPR telah menangkap dan mengemban pesan dari OECD Principles of Corporate Governance yang dianggap sebagai International Best Practices, dimana pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak shareowners dan penguatan terhadap aspek stakeholders engagement semata-semata bertujuan untuk membangun industri BPR yang sehat dan berkelanjutan.

Modul training ini akan membantu para praktisi (direksi, komisaris, pejabat eksekutif BPR) secara lebih mudah memahami Regulasi OJK tentang Tata Kelola BPR, mengindentifikasi dan memetakan berbagai kendala di BPRnya masing-masing dalam proses implementasi, serta menetapkan strategi dan solusi untuk dapat memenuhi ketentuan/regulasi Tata Kelola BPR secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sektor perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional sekaligus titik krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal (TPPU PPT, dan PPSPM). Tingginya volume dan kompleksitas transaksi perbankan menjadikan bank sebagai target utama bagi pelaku kejahatan keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana ilegal. Oleh karena itu, setiap bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APUPPTPPSPM) secara menyeluruh, efektif, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, serta peraturan pelaksanaannya melalui POJK No. 8/POJK.01/2023.

Seiring meningkatnya pengawasan dari OJK dan PPATK serta tuntutan kepatuhan internasional berdasarkan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), bank tidak hanya dituntut memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga memastikan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal terkait APUPPT. Dalam konteks ini, audit kepatuhan menjadi instrumen penting untuk menilai kesesuaian dan efektivitas kebijakan, prosedur, serta pelaksanaan program APUPPT di seluruh lini operasional. Audit tidak boleh bersifat formalitas atau checklist semata, melainkan harus mampu mengidentifikasi kelemahan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan finansial terhadap bank. Diperlukan auditor yang memiliki pemahaman regulasi yang mendalam, kemampuan analitis yang tajam, serta kompetensi dalam mengevaluasi praktik-praktik mitigasi risiko TPPU,  PPT, dan PPPSPM. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip, metode, dan praktik terbaik dalam melakukan audit kepatuhan APUPPT PPPSPM yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola dan mitigasi risiko kepatuhan di sektor perbankan.

Training “Service Excellence 2026: Delivering Human-Centered Customer Experience” adalah untuk menjawab tantangan era baru di mana ekspektasi pelanggan sangat tinggi dan persaingan berbasis pengalaman, menekankan pentingnya menciptakan pelayanan prima yang proaktif, personal, dan konsisten di semua kanal (fisik & digital) untuk membangun loyalitas, meningkatkan citra merek, dan memastikan keunggulan kompetitif melalui pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan (human-centered) dalam setiap interaksi.

Di Era yang makin kompetitif ini, “Service Excellence” bukan lagi pilihan, tetapi keharusan, dengan pendekatan “human-centered” sebagai kunci untuk memenuhi tuntutan pelanggan masa kini dan membangun hubungan yang kuat untuk masa depan.

Dalam praktek, para akuntan dan HRD seringkali hanya mengambil data dari laporan aktuaria mengenai imbalan pensiun tanpa memahami makna di balik angka-angka tersebut. Sering juga tidak dilakukannya rekonsiliasi ulang sehingga terkadang antara laporan aktuaria dan laporan keuangan tidak sinkron, atau bahkan laporan aktuarianya sendiri yang terjadi kekeliruan sehingga akuntan dan HRD tidak bisa meng-counter kekeliruan tersebut.

PSAK 219 (dahulu PSAK 24) merupakan salah satu aturan yang menjadi acuan perusahaan, baik terkait imbalan kerja dalam bentuk gaji, iuran pasti, hingga manfaat pasti. Secara khusus terkait imbalan kerja manfaat pasti hanya menggunakan satu metode yaitu metode Other Comprehensive Income (OCI). OCI merupakan salah satu ciri khas dari PSAK terkini berbasis IFRS yang merupakan komponen dari “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya” serta komponen ekuitas. Selain itu, pada bulan April 2022, DSAK IAI telah menerbitkan Siaran Pers terkait Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa dalam PSAK 24 berbasis UU Cipta Kerja mengenai kapan perusahaan mulai mengatribusikan imbalan pada periode jasa. Bagaimana dampak siaran pers ini terhadap akuntansi untuk imbalan pascakerja?

Ancaman penyuapan dan korupsi merupakan risiko serius yang dapat menghancurkan reputasi, menimbulkan sanksi hukum berat, dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi di sektor mana pun. Dalam menghadapi tuntutan integritas dan transparansi global yang semakin tinggi, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang terstruktur menjadi kebutuhan esensial.

Standar internasional ISO 37001:2016 menyediakan kerangka kerja yang teruji dan diakui secara global untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons penyuapan. Implementasi SMAP berbasis ISO 37001 tidak hanya memenuhi ekspektasi regulasi (seperti Peraturan di Indonesia terkait penerapan SMAP bagi BUMN/BUMD), tetapi juga menunjukkan komitmen nyata organisasi terhadap praktik bisnis yang etis dan bebas koruapan.

Sektor perbankan beroperasi dalam lingkungan yang sangat teregulasi dan menghadapi ekspektasi publik yang tinggi terkait integritas dan transparansi. Di Indonesia, kerangka Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance – GCG) dan Kepatuhan (Compliance) bukan sekadar persyaratan hukum, melainkan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik, menopang stabilitas keuangan, dan mencapai kinerja jangka panjang yang berkelanjutan.

Penerapan GCG yang efektif memastikan adanya struktur pengawasan dan akuntabilitas yang sehat antara Dewan Komisaris, Direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, fungsi Kepatuhan berperan sebagai lini pertahanan kedua, memastikan seluruh aktivitas bank selaras dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), undang-undang yang berlaku, dan kebijakan internal.

Di era digital saat ini, informasi adalah aset paling berharga bagi setiap organisasi. Perlindungan aset informasi dari ancaman siber, kebocoran data, dan gangguan layanan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan bisnis dan kepatuhan regulasi. Standar internasional ISO/IEC 27001:2022 merupakan kerangka kerja terkemuka di dunia untuk membangun, mengimplementasikan, memelihara, dan terus meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

ISO 27001:2022 (versi terbaru) membawa penyesuaian signifikan, terutama pada klausul persyaratan dan kontrol keamanan (ISO 27002:2022), untuk memastikan organisasi siap menghadapi tantangan keamanan informasi yang terus berkembang. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman fundamental dan mendalam mengenai persyaratan standar ini, memungkinkan organisasi untuk membangun dasar SMKI yang kuat dan efektif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah melakukan reformasi fundamental melalui implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax System/Coretax). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan dan penegakan hukum ke dalam satu platform yang terdigitalisasi penuh. Dengan target implementasi antara tahun 2025 hingga 2026, Coretax akan membawa perubahan signifikan pada tata cara Wajib Pajak berinteraksi dengan DJP.

Perubahan ini menuntut para profesional pajak dan keuangan untuk tidak hanya memahami aturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga menguasai cara kerja sistem baru ini. Optimalisasi perpajakan di era Coretax tidak lagi hanya tentang tax planning, tetapi juga tentang kepatuhan digital yang sempurna (digital compliance) dan pemanfaatan data yang terintegrasi secara real-time untuk menghindari risiko pemeriksaan dan sanksi.

Era Globalisasi telah datang, siap atau tidak, persaingan bisnis akan semakin ketat dan banyak perusahaan akan menghadapi kesulitan karenanya.

Persiapan menghadapi hal tersebut salah satunya adalah dengan kesiapan SDM yang mana tiap individu di dalam nya harus mempunyai keahlian yang mencukupi. Adapun salah satu keahlian yang dibutuhkan adalah untuk mengelola team yang ada serta dapat mendaya gunakan potensi yang dipunyai sehingga tercapai sinergi yang memuaskan bagi perusahaan.

Keahlian seorang Leader yang handal tidaklah sama dengan seorang pimpinan biasa. Yang membedakan adalah hasil yang dicapai bagi tim ataupun perusahaan. Menjadi pemersatu keberagaman keahlian dan latar belakang dan budaya dalam lingkungan kantor akan menjadikan seorang leader mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Selain itu seorang Leader harus bisa menjadi penghubung multi generasi dalam tim nya sehingga akan menghasilkan sinergy yang luar biasa.

Microsoft Excel menjadi skill dasar yang menunjang perkembangan karier di segala jenis profesi. Juga menjadi salah satu program yang perlu dikuasai seseorang. Dengan beragam fitur yang dimiliki Microsoft Excel, kamu dapat menyelesaikan pekerjaanmu lebih efektif dan efisien. Di Training ini kamu akan mempelajari cara mengoperasikan Microsoft Excel dengan optimal, mulai dari penggunaan-penggunaan sederhana rumus kalkulasi hingga pengolahan data. Pekerjaanmu akan menjadi lebih produktif dengan memaksimalkan fitur lengkap Microsoft.

Training Best Practice Microsoft Excel Advanced and Professional ditujukan bagi peserta lanjutan atau yang sudah pernah mengikuti atau memahami Ms. Excel Basic. Jadikan dirimu mahir Microsoft Excel dengan mengikuti Training ini.

Perkembangan pesat teknologi digital di sektor keuangan telah membuka peluang bisnis yang masif, namun sekaligus menciptakan celah risiko kecurangan (fraud) yang semakin canggih. Pelaku kecurangan kini memanfaatkan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI) untuk melakukan synthetic identity fraud, skema takeover akun, hingga manipulasi aplikasi pinjaman/kredit dan transaksi pembayaran. Kecurangan dalam sektor pembayaran digital dan pinjaman (lending/financing) menjadi ancaman terbesar yang secara langsung memengaruhi loss ratio dan reputasi institusi keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen kecurangan yang adaptif, proaktif, dan didukung oleh kapabilitas analitik canggih. Training ini secara khusus dirancang untuk membekali profesional keuangan dengan pemahaman komprehensif mengenai lanskap kecurangan modern dan mengajarkan strategi pertahanan terbaik, termasuk memanfaatkan teknologi prediktif dan AI untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara real-time.

Departemen Keuangan yang meliputi Akuntansi, Treasury, Pengadaan, dan Penggajian merupakan pusat risiko kecurangan (fraud) terbesar dalam sebuah organisasi. Kecurangan internal, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, skema pembayaran fiktif, hingga konflik kepentingan dalam pengadaan, secara langsung mengancam integritas data, kesehatan finansial, dan reputasi perusahaan.

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, manajemen risiko kecurangan (Fraud Risk Management) yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur, proaktif, dan melibatkan pemahaman mendalam tentang pola-pola kecurangan spesifik di fungsi keuangan. Training ini dirancang untuk membekali profesional keuangan dengan pengetahuan dan alat praktis untuk mengidentifikasi fraud scheme yang umum terjadi, menilai kerentanan, dan membangun sistem pengendalian internal yang ketat sesuai dengan kerangka kerja COSO Internal Control.

Sebagai kelanjutan dari rangkaian proses identifikasi kebutuhan pelatihan (TNA) yang diturunkan dari kebutuhan organisasi, maka perlu kemudian dirancang modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan tersebut.

Tahapan perancangan dan pengembangan modul pelatihan menjadi krusial karena berkaitan erat dengan content yang akan dideliver kepada calon peserta pelatihan. Kesalahan dalam menentukan objektif, metode pembelajaran dan ukuran keberhasilannya akan berpengaruh pada hasil yang diinginkan oleh manajemen terhadap pelatihan tersebut.

Dalam program ini, peserta pelatihan akan belajar secara sistematis dan terstruktur bagaimana memulai merancang modul hingga modul tersebut layak untuk dideliver.

Selama 2 hari, peserta akan banyak berlatih (skills practice) baik secara indivbidu maupun secara berkelompok dalam membuat modul pelatihan.

Dengan tahapan yang simple, diharapkan peserta akan langsung terinspirasi dan dapat menyusun rencana penerapan ditempat kerjanya.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan merupakan puncak dari seluruh proses pembukuan, rekonsiliasi fiskal, dan kepatuhan perpajakan perusahaan selama satu tahun pajak. Pengisian SPT PPh Badan yang tidak akurat atau tidak lengkap, meskipun kesalahan kecil, dapat berakibat fatal, mulai dari koreksi pajak yang signifikan hingga sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang memberatkan.

Di tengah reformasi perpajakan yang terus berlangsung dan peningkatan pengawasan berbasis data oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penting bagi para profesional pajak dan akuntansi untuk menguasai setiap langkah pengisian SPT PPh Badan, mulai dari persiapan rekonsiliasi fiskal, pengisian lampiran, hingga proses penyampaian secara elektronik. Pelatihan ini dirancang secara praktis, fokus pada compliance yang sempurna dan pencegahan kesalahan yang sering terjadi.

Kemampuan menggali akar masalah (root cause analysis) adalah ketrampilan krusial bagi seorang karyawan, baik Auditor maupun Safety dan Security ataupun HR Industrial Relations.

Tanpa ketrampilan ini, sang karyawan yang bertugas tersebut akan menafsirkan inti masalah dengan persepsinya sendiri dengan analisis yang sangat dangkal. Mereka membuat keputusan terhadap suatu isu yang sebetulnya bukan akar masalahnya. Mereka bisa tidak melihat potensi masalah suatu isu yang masih kecil saat ini.

Di sisi lain, karyawan juga dituntut untuk bisa mengajukan usulan dengan matang. Matang yang dimaksud adalah sudah mempertimbangkan plus dan minus, konsekuensi dan manfaat, serta berbagai penolakan-penolakan yang mungkin terjadi dari Auditee dan divisinya. Analisis FMEA dibutuhkan (Failure Modes Effects Analysis).

Di tengah tuntutan global akan praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) telah berkembang dari sekadar kegiatan filantropi menjadi strategi inti yang terintegrasi dengan tata kelola perusahaan. Untuk memastikan program CSR/TJSL memberikan dampak nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, organisasi memerlukan kerangka kerja yang solid untuk implementasi, pengukuran, dan pelaporan.

ISO 26000: Guidance on Social Responsibility adalah panduan internasional yang diakui secara luas, menyediakan prinsip-prinsip komprehensif mengenai bagaimana organisasi dapat mengoperasikan bisnisnya secara bertanggung jawab. Pelatihan ini secara khusus akan memandu peserta dalam memahami tujuh isu inti ISO 26000 dan mengintegrasikannya ke dalam proses pengukuran kinerja serta pelaporan keberlanjutan (seperti GRI Standards), memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.